Kebijakan kripto yang paling kontroversial di India, yaitu pajak transaksi sebesar 1 persen yang dipotong langsung dari sumbernya untuk transaksi kripto, perlu dikurangi menjadi 0,01 persen dari tingkat saat ini sebesar 1 persen, menurut sebuah lembaga pemikir kebijakan teknologi yang berbasis di New Delhi. Lembaga pemikir ini mengatakan bahwa langkah ini akan membantu mencapai tujuan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan transparansi. Penelitian menunjukkan bahwa bentuk pajak, yang dikenal sebagai TDS, telah menyebabkan sebanyak 5 juta pedagang kripto memindahkan perdagangan mereka ke luar negeri sejak diperkenalkan pada Juli 2022, yang mengakibatkan potensi kerugian hingga $ 420 juta bagi pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa pajak tersebut belum mencapai salah satu tujuan yang dinyatakan: membebani para penghasil keuntungan. (CoinDesk)