Hakim Distrik Amerika Serikat, Robert Shelby, telah mengeluarkan peringatan keras kepada para pengacara Securities and Exchange Commission (SEC), yang mengisyaratkan adanya kemungkinan sanksi dalam tindakan hukum terhadap Digital Licensing Inc, yang juga dikenal sebagai DEBT Box, sebuah perusahaan mata uang kripto yang dituduh telah menipu para investor sekitar $50 juta melalui penjualan sekuritas yang tidak terdaftar yang dikenal dengan istilah "lisensi simpul."
Ketidakkonsistenan dalam kasus SEC muncul ketika Hakim Shelby menemukan ketidakakuratan dalam klaim awal yang menyebabkan pembekuan aset DEBT Box.
Tuduhan bahwa perusahaan tersebut pindah ke Dubai terbukti salah, dengan tidak adanya penutupan rekening bank dan dugaan transfer ke luar negeri sebesar $720.000 ternyata adalah transfer dalam negeri.
Mengekspresikan keprihatinannya tentang perilaku pengacara SEC, Hakim Shelby menyarankan pelanggaran terhadap Peraturan pengadilan federal 11(b), yang mengamanatkan klaim faktual yang didukung bukti. Sebagai tanggapan, ia mengeluarkan "perintah untuk menunjukkan alasan," menuntut SEC untuk menjustifikasi mengapa mereka tidak seharusnya menghadapi hukuman atas tindakan ini.
Kompleksitas kasus ini semakin mendalam dengan adanya laporan TRM Labs yang mendukung klaim utama SEC bahwa DEBT Box menipu investor terkait token penambangan. Pengacara pembela belum memberikan pernyataan, dan SEC, yang mengakui perintah tersebut, berencana untuk menanggapi dalam jangka waktu dua minggu yang ditentukan.
Perkembangan hukum ini menggarisbawahi seluk-beluk regulasi mata uang kripto, yang menekankan pentingnya akuntabilitas hukum dalam litigasi keuangan berisiko tinggi.
Pengacara Ripple, John E. Deaton, yang tidak terpengaruh oleh dugaan ketidakjujuran SEC, menunjukkan bias pribadi dalam kasus-kasus kripto dan menyerukan panggilan pengadilan terhadap regulator keuangan tersebut. Rekannya, kepala teknologi Ripple Stuart Alderoty, menyoroti pola-pola yang mengganggu yang diamati dalam perilaku SEC dalam hal-hal yang berhubungan dengan cryptocurrency, menimbulkan pertanyaan tentang kredibilitas agensi dalam kasus-kasus seperti itu.